GRESIK, iNewsGresik.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik menggelar diskusi bertema "Tantangan dan Solusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik".
Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 ini, bertujuan untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan di Gresik serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Diskusi yang berlangsung di hotel Aston Gresik ini, menghadirkan narasumber Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Gresik, dr. Dodyk Sukra Goutama.
Selain itu, turut hadir Wakil Ketua DPRD, Luthfi Dawam dan Mujid Riduan, Ketua Komisi IV M. Zaifuddin, serta perwakilan Puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Gresik.
Dalam diskusi ini, Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam sistem pelayanan kesehatan.
"Selama ini, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, terutama dalam proses rujukan dari puskesmas ke rumah sakit," ujarnya, Kamis (30/1).
Syahrul mengungkapkan pentingnya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi kesehatan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, yang mengatur jenis penyakit yang harus ditangani di puskesmas.
Namun, beberapa penyakit atau kasus tertentu tetap memerlukan rujukan ke rumah sakit, dan inilah yang menjadi tantangan dalam sistem kesehatan saat ini.
"Melalui diskusi ini, diharapkan tercapai pemahaman yang sama mengenai aturan pelayanan kesehatan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, yang mengatur 144 jenis penyakit yang harus ditangani di puskesmas," ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, menjelaskan bahwa meskipun puskesmas memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan fasilitas lebih lengkap di rumah sakit.
"Sejumlah penyakit, seperti demam berdarah dan tetanus, menjadi kendala dalam proses rujukan karena keterbatasan fasilitas di puskesmas," terangnya.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Gresik, dr. Dodyk Sukra Goutama, menambahkan bahwa BPJS Kesehatan terus melakukan evaluasi dan verifikasi klaim rumah sakit agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Proses verifikasi ini sangat penting agar setiap klaim yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prosedur medis yang benar," jelasnya.
Dodyk menambahkan BPJS Kesehatan sangat fokus pada upaya pengendalian biaya kesehatan yang lebih efektif. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana dengan cara meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan.
"Hal ini penting agar BPJS Kesehatan tetap dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada seluruh peserta, tanpa mengorbankan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional." tandasnya.
Sedangkan, Arief Supriyono, perwakilan dari BPJS Watch Jawa Timur, mengingatkan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.
"Sosialisasi pola hidup sehat dan pencegahan penyakit, akan sangat membantu dalam mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah, terangnya.
Diskusi ini ditutup dengan kesepakatan untuk terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik, termasuk dalam hal pemahaman yang lebih baik tentang prosedur layanan kesehatan dan meningkatkan fasilitas yang ada.
Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik antara seluruh pihak, diharapkan masyarakat Gresik dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan dapat mengaksesnya dengan lebih mudah.
Editor : Agus Ismanto