Warga ring 1 Freeport Gresik, Luruk Balai Desa Tuntut Transparansi Rekrutmen Tenaga Kerja

GRESIK, iNews.id - Warga Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Gresik yang berada di kawasan ring 1 PT Freeport Indonesia (PTFI) ramai-ramai mendatangi Balai Desa setempat, Senin (20/2/2023).

Mereka menuntut kejelasan transparansi perekrutan tenaga kerja dan pengelolaan limbah kontruksi proyek smelter freeport yang diterima desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Baca Juga

Kebakaran dii Unit Asam Sulfat Smelter Pt Freeport Indonesia Terkendali, Tidak Ada Korban Jiwa

Dalam aksinya, para pengunjukrasa yang didominasi kelompok pemuda dan ibu-ibu ini, menyoal dugaan adanya ‘pungli’ dalam proses perekrutan tenaga kerja di proyek Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI).

Perwakilan pemuda setempat, Robi Binur mengatakan, pihaknya mendatangi balai desa untuk meminta penjelasan terkait adanya biaya dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya lowongan kerja satpam.

“Ada tarif biaya Rp 8 juta sampai Rp 21 juta dengan dalih pelatihan satpam,” ucapnya, Senin (20/2/2023).

Baca Juga

Pabrik Smelter PTFI di Gresik Terbakar, Tidak Ada Korban Jiwa

Pihaknya menduga ada oknum dari warga setempat yang mempermainkan, mekanisme perekrutan kerja di PTFI untuk ring 1 Desa Karangrejo. Bahkan, selama ini warga merasa resah akibat ulah oknum yang diduga melakukan penarikan biaya, bagi warga yang hendak melamar kerja di perusahaan yang berada di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Manyar. 

“Biaya yang dipatok variatif dan berbeda-beda hingga mencapai puluhan juta. Kalau memang ada biaya untuk pelatihan atau sertifikasi satpam tidak masalah. Tapi kenapa kok sampai beda-beda dan nilainya sangat besar. Ini namanya pungli. Bahkan ada yang sudah bayar tapi tidak kunjung dipekerjakan,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta transparansi dari pemerintah desa maupun BUMDes, terkait hasil pengelolaan limbah besi. Sebab, penjualan limbah besi kontruksi relatif mahal.

Baca Juga

Freeport Indonesia Raih Empat Penghargaan Good Mining Practice Award 2024

Menanggapi permintaan dan tuntutan warga, Kades Karangrejo Muhammad Miftahul Ilmi mengaku tidak tau perihal adanya dugaan penarikan biaya yang dilakukan oleh oknum warganya dalam rekrutmen tenaga kerja proyek smelter Freeport.

“Kalau pemerintah desa tidak tau menau soal itu (penarikan biaya, red), kami hanya memberikan ACC tanda tangan bagi setiap warga yang hendak melamar kerja ke Freeport,” jelasnya, usai audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga.

Namun, pihaknya tidak menampik jika terdapat potensi adanya oknum tersebut. Kendati mekanisme perekrutan tenaga kerja proyek smelter Freeport, saat ini sudah melalui aplikasi atau MS Pedia sejak Januari 2023 yang setiap desa di ring 1 ada petugas operator aplikasi tersebut. 

Baca Juga

Dukung Atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Freeport Berikan Sponsor Rp 5,2 Miliar

“Yang pasti surat rekom yang kami tandatangani untuk setiap warga yang melamar itu free tanpa biaya. Tapi yang namanya manusia pasti ada seperti itu,”jelasnya memungkasi.
 

Editor : Agus Ismanto