GRESIK, iNews.id - Puluhan warga Manyar yang tergabung dalam Pekerja Proyek Manyar Gresik (PPMG) berunjukrasa di kantor DPRD Gresik, Rabu (7/6/2023). Mereka menuntut dipekerjakan di Smelter PT Freeport Indonesia (FI) yang ada di kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE).
Selain melakuka aksi gelar poster berisi tuntutanya, massa pengunjukrasa juga melakukan orasi secara bergantian di depan gedung DPRD Gresik.
Dalam orasinya mereka menilai minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal di sejumlah perusahaan di kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) di antaranya proyek Smelter PT Freeport Indonesia, PT Chiyoda Internasional Indonesia.
Aksi unjukrasa warga yang tergabung dalam PPMG sempat diwarnai aksi saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Gresik.
Kericuhan terjadi, karena massa pengunjukrasa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Gresik, tetapi dihalang-halangi etugas kepolisian. Emosi warga akhirnya reda, setelah perwakilan pengunjukrasa menenangkan rekan rekanya.
Korlap aksi, Abdul Jamil mengatakan massa menuntut kesempatan kerja bagi warga Kecamatan Manyar dan warga di Kabupaten Gresik sebesar 60 persen, sesuai Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang ketenagakerjaan.
"Kami menuntut perusahaan mematuhi Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang ketenagakerjaan dengan memperkejakan sebanyak 60 persen warga Gresik," katanya.
Massa PPMG mengancam akan menggelar aksi unras dengan jumlah massa lebih besar, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Kami mendesak wakil rakyat di DPRD Gresik untuk membantu memperjuangkan nasib warga lokal Gresik khususnya warga Kawasan Manyar Gresik. Warga Gresik butuh pekerjaan bukan janji janji,"bebernya.
Perwakilan massa pengunjukrasa akhirnya diterima berdialog dengan Ketua DPRD Gresik, Much.Abdul Qodir,Ketua Komisi IV Mohammad, dan Ketua Fraksi PKB, M.Syahrul Munir, serta anggotanya, Khudaifah.
Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir mengatakan prihatin dengan banyaknya pengangguran di wilayah Kecamatan Manyar. Sebaliknya, banyak rumah kontrakan maupun kos-kosan yang penuh sesak dengan pekerja dari luar Gresik.
"Sedih. Sebab, warga Manyar yang banyak berdiri industri masih nganggur, sementara yang kerja dari luar Gresik," ucapnya.
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukan terjadi distribusi informasi dan pekerjaan tidak utuh ke masyarakat. Karena itu, dia meminta meninjau ulang sistem rekrutmen tenage kerja.
"Kami meminta PT Freeport Indonesia saat membutuhkan tenaga kerja melalui Chiyoda International Indonesia agar berkordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, DPRD Gresik memberikan batas waktu (deadline) selama 3 hari untuk mengkordinasikan tuntutan warga. "Saya tunggu 3 hari terhitung hari ini. Freeport, Chiyoda, dan Disnaker untuk membahas tuntutan pendemo dengan Disnaker,". Saya tunggu hasilnya," pungkasnya.
Editor : Agus Ismanto
Artikel Terkait
