GRESIK, iNewsGresik.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan cara agar desa dapat bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi melalui stimulus Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.
"Yang terpenting adalah kesatuan orientasi dari para pemangku kebijakan di desa, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, maupun stakeholder lainnya," kata LaNyalla dalam acara Sarasehan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" di Gresik, pada hari Minggu (18/6/2023).
Menurutnya, stakeholder-stakeholder ini harus berorientasi dalam menentukan potensi unggulan yang harus dikembangkan dan diwujudkan sebagai kekuatan ekonomi. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda dengan desa lainnya.
"Kesepakatan ini harus berasal dari para stakeholder di desa tersebut, bukan berasal dari program pemerintahan di atas desa. Tidak boleh berasal dari arahan bupati, gubernur, atau pun presiden. Karena warga desa adalah yang lebih mengetahui potensi desa tersebut. Artinya, bukan dari atas ke bawah, tetapi harus dari bawah ke atas," ujarnya.
Oleh karena itu, DPD RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada desa, termasuk dalam penentuan skala prioritas penggunaan Dana Desa.
"Meskipun otonomi desa telah diberikan dalam undang-undang saat ini, kepala desa masih merasa tertekan dengan penentuan alokasi dana desa dari pusat," ungkapnya.
LaNyalla menambahkan bahwa salah satu peran dan fungsi DPD adalah memastikan bahwa daerah atau desa mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
Bagi DPD, wajah Indonesia adalah wajah dari semua provinsi di Indonesia, dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, dan seterusnya hingga ke tingkat desa. Sehingga wajah seluruh desa di Gresik adalah wajah Kabupaten Gresik.
"Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional sebenarnya berada di desa," papar LaNyalla.
Karenanya, dia setuju bahwa Pemerintah Pusat seharusnya mengalokasikan Dana Desa yang semakin besar dari tahun ke tahun.
"Tugas Pemerintah Pusat selanjutnya adalah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bertanggung jawab dalam mendorong terwujudnya hal tersebut melalui program-program yang dijalankan untuk desa," katanya.
Kemendagri memiliki lima program yang harus diakses oleh desa sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan Kementerian Desa dan PDT yang memiliki empat program prioritas.
Keempat program prioritas tersebut adalah: pertama, memproduksi produk unggulan kawasan pedesaan atau Prukades; kedua, membuat embung desa; ketiga, mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes; dan keempat, membangun sarana olahraga desa. Semua ini harus diakses oleh desa.
"DPD RI secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes. Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab, BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa melalui usaha mereka," ujar LaNyalla lagi.
LaNyalla memberikan contoh bahwa jika ada satu proses produksi yang dapat dikelola oleh BUMDes, itu akan lebih baik daripada dikelola secara individual. BUMDes dapat melibatkan banyak orang dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Desa.
"BUMDes juga dapat mengurangi peran tengkulak dalam menentukan harga pasar. Selama ini, petani dengan lahan kecil hanya memiliki akses pasar melalui tengkulak," jelasnya.
Terlebih jika BUMDes mampu mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunan langsung kepada Bulog, maka tengkulak tidak akan mampu memainkan harga dan petani kecil akan mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak.
Jika BUMDes berkembang, maka BUMDes akan menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, desa akan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi.
"Inilah yang harus menjadi fokus kerja masa depan para Kepala Desa dan semua stakeholder di desa. Bagaimana melaksanakan Otonomi Desa dan bagaimana otonomi tersebut dapat mewujudkan kemakmuran desa dan kesejahteraan rakyat di desa," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, merasa bahagia dan terhormat dengan kehadiran AA LaNyalla di Gresik.
"Semoga kehadiran Pak Nyalla membawa manfaat besar bagi desa-desa di Gresik. Pak Nyalla selalu peduli dengan Gresik, dan banyak pendukung Pak Nyalla di Gresik. Semoga perhatian Pak Nyalla ini dapat meningkatkan perekonomian desa kami," ujar Wakil Bupati berhijab tersebut.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik, Nurul Yatim. Nurul mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD RI yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama AKD.
"Pidato Pak Nyalla sangat padat dan berisi. Semuanya dijelaskan dalam solusi-solusi cerdas agar desa tetap bisa bangkit dan menjadi desa yang sejahtera. Kami siap mendukung Pak Nyalla untuk kembali menjadi wakil kami di DPD RI karena beliau selalu peduli dengan kami," ucap Nurul.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
