iNewsGresik.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kembali menggelar penilaian Sinergisitas Kinerja Kecamatan (SKK) 2023. Tahap penilaian presentasi telah selesai dilaksanakan selama tiga hari, pada Senin sampai Rabu (30/10-1/11) di BPSDM Jatim. Tahap penilaian presentasi ini, diikuti sebanyak 30 kecamatan terbaik perwakilan dari kabupaten/kota di Jawa Timur.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Benny Sampirwanto dalam sambutanya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peranan dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
"Kami mengapresiasi kecamatan-kecamatan terbaik yang sudah lolos sampai tahap presentasi. Anda sudah menjadi kecamatan-kecamatan terbaik yang mewakili kabupaten/kota masing-masing, ,” ungkap Benny Sampirwanto, Senin (30/10/2023).
Selaras, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim, Didik Chusnul Yakin berharap kegiatan ini bisa mengakselerasi munculnya inovasi kecamatan.
“Kreativitas camat agar tumbuh dalam mengorganisasikan dan mengelola sumber daya kecamatan sehingga lahir inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan,” ujarnya.
Pada penilaian ini, sebanyak tujuh kecamatan dinyatakan lolos tahap presentasi dan akan mengikuti tahap peninjauan lapangan. Tujuh kecamatan yang lolos yakni Wonosari Kabupaten Malang, Talango Kabupaten Sumenep, Pabean Cantian Kota Surabaya, Kawedanan Kabupaten Magetan, Manguharjo Kota Madiun, Modo Kabupaten Lamongan, dan Junrejo Kota Batu.
Tujuh kecamatan tersebut memperoleh poin penilaian tertinggi, yang terdiri dari sembilan indikator pada empat aspek penilaian yaitu aspek kompetensi, aspek inovasi, aspek kepemimpinan, dan aspek kinerja.
Tim penilai pada SKK Jatim 2023 ini berasal dari Universitas Airlangga, JPIP (The JawaPos Institute of Pro-Otonomi), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Bappeda Jatim, Biro Organisasi, serta Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim.
Anggota tim penilai dari JPIP, Ahmad Faizin Karimi, mengatakan para peserta SKK 2023 mengalami peningkatan kualitas inovasi.
“Kecamatan makin menyadari dan memahami proses melahirkan inovasi yang berangkat dari kebutuhan dan masukan masyarakat. Kelembagaan inovasi juga semakin tertata, baik dari sisi legalitas/regulasi, struktur, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan,” terangnya.
Ahmad Faizin mengungkapkan inovasi, baik yang berupa pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun jenis inovasi lainnya yang makin berdampak, juga menunjukkan capaian reformasi birokrasi.
“Tantangannya adalah meningkatkan skala dampak, memperkuat kolaborasi, serta mendorong tansferabilitas inovasinya. Dan inilah yang akan juga kami bersama tim penilai akan berikan masukan kepada kecamatan saat tinjau lapangan,” jelas peneliti senior inovasi JPIP tersebut .
Masih kata Ahmad Faizin, tahap tinjau lapangan akan dilakukan pada akhir November 2023. "Dari tujuh kecamatan akan diambil lima kecamatan terbaik dan akan diberikan dana pembinaan agar kecamatan bisa memperkuat inovasi yang telah diinisiasi," pungkas Ahmad Faizin.
Editor : Agus Ismanto
Artikel Terkait
