GRESIK, iNewsGresik.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan cara agar desa dapat bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi melalui stimulus Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.
"Yang terpenting adalah kesatuan orientasi dari para pemangku kebijakan di desa, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, maupun stakeholder lainnya," kata LaNyalla dalam acara Sarasehan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" di Gresik, pada hari Minggu (18/6/2023).
Menurutnya, stakeholder-stakeholder ini harus berorientasi dalam menentukan potensi unggulan yang harus dikembangkan dan diwujudkan sebagai kekuatan ekonomi. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda dengan desa lainnya.
"Kesepakatan ini harus berasal dari para stakeholder di desa tersebut, bukan berasal dari program pemerintahan di atas desa. Tidak boleh berasal dari arahan bupati, gubernur, atau pun presiden. Karena warga desa adalah yang lebih mengetahui potensi desa tersebut. Artinya, bukan dari atas ke bawah, tetapi harus dari bawah ke atas," ujarnya.
Oleh karena itu, DPD RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada desa, termasuk dalam penentuan skala prioritas penggunaan Dana Desa.
"Meskipun otonomi desa telah diberikan dalam undang-undang saat ini, kepala desa masih merasa tertekan dengan penentuan alokasi dana desa dari pusat," ungkapnya.
LaNyalla menambahkan bahwa salah satu peran dan fungsi DPD adalah memastikan bahwa daerah atau desa mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
Bagi DPD, wajah Indonesia adalah wajah dari semua provinsi di Indonesia, dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, dan seterusnya hingga ke tingkat desa. Sehingga wajah seluruh desa di Gresik adalah wajah Kabupaten Gresik.
"Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional sebenarnya berada di desa," papar LaNyalla.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
